Mendapat Warisan Dalam Surat Wasiat? Begini Hukumnya!

Article

Mendapat Warisan Dalam Surat Wasiat? Begini Hukumnya!

Pada dasarnya segala harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia adalah kepunyaan para ahli warisnya menurut Undang-Undang, sejauh mengenai hal itu dia belum mengadakan ketetapan yang sah (Pasal 874 KUHPerdata) . Namun bagaimana apabila Pewaris telah membagikan harta peninggalannya dalam Surat Wasiat?

Berdasarkan Pasal 875 KUH Perdata mendefenisikan bahwa :

“Surat wasiat atau testamen adalah sebuah akta berisi pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya terjadi setelah ia meninggal, yang dapat dicabut kembali olehnya.”

Selain daripada itu Kompilasi Hukum Islam (“KHI”) sendiri menetapkan pengertian wasiat di dalam Pasal 171 huruf f yang menyatakan bahwa :

“Wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.”

Lebih lanjut di dalam Penjelasan Pasal 49 Huruf c Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menyatakan bahwa :

“Yang dimaksud dengan “wasiat” adalah perbuatan seseorang memberikan suatu benda atau manfaat kepada orang lain atau lembaga/badan hukum, yang berlaku setelah yang memberi tersebut meninggal dunia.”

Syarat Sahnya Suatu Surat Wasiat

Dalam praktik dan ketentuan hukumnya, baik wasiat menurut ketentuan Pasal 931 KUH Perdata maupun menurut KHI, suatu Surat Wasiat harus memenuhi syarat formil untuk menentukan keabsahannya dimana menurut KUH Perdata harus dibuat secara tertulis dengan dua orang saksi di hadapan Notaris atau dititipkan/disimpan oleh Notaris, sedangkan menurut KHI dapat berupa lisan maupun tulisan namun tetap harus dihadapan dua orang saksi atau Notaris. Ketika surat wasiat itu dibuat tidak memenuhi syarat formil, maka dapat berimplikasi pada surat wasiat tersebut terancam batal dan tidak memiliki kekuatan hukum. Dan surat wasiat tersebut tidak dapat diubah karena pewaris telah meninggal dunia.

Batasan-Batasan Dalam Pembuatan Surat Wasiat

Dalam pembuatan wasiat, Pewaris/Pewasiat tidak dapat serta merta bebas menentukan kepada siapa saja harta warisannya dapat Ia bagikan. Dimana terdapat batasan-batasan maupun larangan-larangan dalam pemberian wasiat, yang mana berdasarkan KUH Perdata dapat dihimpun larangan dan batasan tersebut berupa:

  1. Tidak boleh pengangkatan waris atau hibah wasiat lompat tangan (fidei-commis). Dalam artian bahwa larangan melakukan Fidei Commis adalah Pewaris dilarang memberikan tanggung jawab kepada ahli waris yang dalam kurun waktu tertentu diberi kewajiban untuk menyimpan harta warisan yang untuk kemudian diserahkan kepada Pihak Ketiga. (Pasal 879 KUH Perdata);
  2. Pewaris tidak boleh memberikan wasiat kepada pasangannya (suami/istri) yang menikah tanpa izin (Pasal 901 KUH Perdata);
  3. Pewaris tidak boleh memberikan wasiat kepada istri kedua melebihi bagian yang terbesar yang boleh diterima istri kedua (Pasal 852a jo. Pasal 902 KUH Perdata);
  4. Pewaris tidak boleh membuat suatu ketetapan hibah wasiat yang jumlahnya melebihi hak pewaris (testateur) dalam harta persatuan (Pasal 903 KUH Perdata);
  5. Pewaris tidak boleh menghibahwasiatkan untuk keuntungan walinya; para guru dan imam; dokter, ahli penyembuhan, ahli obat-obatan dan orang-orang lain yang menjalankan ilmu penyembuhan, yang merawat pewaris selama ia menderita penyakit yang akhirnya menyebabkan ia meninggal; para notaris dan saksi-saksi dalam pembuatan wasiat (Pasal 904 – Pasal 907 KUH Perdata);
  6. Pewaris tidak boleh memberikan wasiat kepada anak luar kawin melebihi bagiannya sebagaimana dalam Pasal 863 KUH Perdata ();
  7. Pewaris tidak boleh memberikan wasiat kepada teman berzina pewaris (Pasal 909 KUH Perdata);
  8. Larangan pemberian kepada orang yang dijatuhi hukuman karena telah membunuh pewaris, orang yang telah menggelapkan, memusnahkan atau memalsukan surat wasiat pewaris, atau orang yang dengan paksaan atau kekerasan telah menghalangi pewaris untuk mencabut atau mengubah surat wasiatnya, serta isteri atau suaminya dan anak-anaknya (Pasal 912 KUH Perdata).

Selain daripada itu, berdasarkan hukum waris islam sebagaimana diatur dalam ketentuan KHI terdapat pula batasan-batasan dalam pembuatan wasiat sebagaimana berikut:

  1. Pewaris/Pewasiat telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain atau lembaga (Pasal 194 ayat (1) KHI);
  2. Pemilikan terhadap harta benda baru dapat dilaksanakan sesudah pewasiat meninggal dunia (Pasal 194 ayat (3) KHI);
  3. Wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujuinya (Pasal 195 ayat (2) KHI).

Batalnya Suatu Surat Wasiat dan Upaya Hukumnya

Dengan mengacu pada ketentuan Pasal 875 KUHPerdata bahwa wasiat yang dibuat dihadapan Notaris dapat dibatalkan apabila ternyata dalam prosedur pembuatannya tidak dilakukan sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku terhadap akta hibah wasiat. Sebagaimana pula telah diuraikan dalam Syarat Sahnya Suatu Surat Wasiat dan Batasan-Batasan Dalam Pembuatan Surat Wasiat tersebut di atas.

Bahwa selain dari pada itu, terhadap ahli waris yang merasa keberatan serta melihat adanya prosedur pembuatan suat wasiat yang tidak dilakukan sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku maka ahli waris dapat mengajukan upaya Gugatan di Pengadilan untuk membatalkan suatu surat wasiat.

Berdasarkan defenisi, syarat sah dan batasan suatu surat wasiat dalam ketentuan dan penjelasan tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa apabila terdapat suatu surat wasiat yang dibuat oleh Pewaris dan memiliki ketetapan yang sah serta tidak melanggar batasan-batasan yang telah ditetapkan dalam pembuatan surat wasiat maka surat wasiat tersebut memiliki kekuatan hukum yang harus dan wajib dijalankan oleh para ahli waris. Namun apabila suatu Wasiat tidak memenuhi syarat formil dan melanggar batasan pemberian wasiat maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan upaya Gugatan di Pengadilan untuk membatalkan suatu surat wasiat.

Dengan batalnya suatu surat wasiat dan oleh karenanya tidak memiliki kekuatan hukum, maka pembagian waris akan mengikuti sistem yang dianut (choice of law), apakah sistem hukum Islam, waris perdata atau waris adat.

Artikel ini dibuat secara umum hanya untuk kepentingan publikasi dari ANR Law Firm dan bukan sebagai nasihat hukum terkait kondisi anda. Apabila anda memiliki pertanyaan lebih lanjut mengenai topik ini, anda dapat menghubungi Advokat yang membuat artikel ini pada anrlawfirm@anr-lawfirm.com.

Penulis : Galuh Dwi Nugroho, S.H.

Share this Post: