Apakah Kantor Perwakilan Termasuk ke dalam Badan Usaha atau Badan Hukum?

Article

Apakah Kantor Perwakilan Termasuk ke dalam Badan Usaha atau Badan Hukum?

Badan hukum di Indonesia terbagi menjadi dua yaitu badan usaha non hukum dan badan usaha berbadan hukum. Badan usaha non hukum adalah badan usaha yang tidak memiliki memisahkan yang tegas antara harta kekayaan pribadi pemilik/pendirinya dan harta kekayaan badan usaha. Adapun yang termasuk ke dalam badan usaha adalah CV (persekutuan komanditer), firma dan persekutuan perdata. Sedangkan yang dimaksud badan hukum adalah badan usaha yang memisahkan antara harta kekayaan pribadi pemilik/pendirinya dan harta kekayaan badan usaha. Yang termasuk ke dalam badan usaha berbadan hukum yaitu Perseroan Terbatas (PT), Yayasan, Koperasi, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Dalam pengelompokan badan usaha non hukum dan badan usaha berbadan hukum, tidak disebutkan bahwa kantor perwakilan termasuk ke dalam dua golongan tersebut. Untuk itu, dalam artikel ini akan dijelaskan mengenai bentuk kantor perwakilan, kegiatan apa saja yang dapat dilakukan dan kedudukan kantor perwakilan selaku suatu badan di Indonesia.

Kantor Perwakilan (Representative Office) merupakan suatu kantor yang dipimpin oleh satu atau lebih perorangan warga negara asing atau warga negara Indonesia yang ditunjuk oleh perusahaan asing atau gabungan perusahaan asing di luar negeri sebagai perwakilannya di Indonesia. Terdapat 4 macam jenis Kantor Perwakilan antara lain adalah Kantor Perwakilan Perusahaan Asing (KPPA), Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing (KP3A), Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJKA), dan Kantor Perwakilan Perusahaan Asing Minyak dan Gas Bumi. Kantor perwakilan hanya dapat melakukan beberapa kegiatan di Indonesia seperti melakukan riset/ survey pasar untuk produk yang akan dijual, melakukan persiapan pendirian perusahaan di Indonesia, dan yang paling penting adalah tidak melakukan kegiatan komersil atau kegiatan untuk mendapatkan keuntungan.

Selanjutnya berdasarkan pada Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal (“Perka BKPM 6/2018”) mengatur mengenai kegiatan yang dapat dilakukan oleh KPPA antara lain adalah:

“Kegiatan KPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas:

  • sebagai pengawas, penghubung, koordinator, dan mengurus kepentingan perusahaan atau perusahaan-perusahaan afiliasinya;
  • mempersiapkan pendirian dan pengembangan usaha perusahaan PMA di Indonesia atau di negara lain dan Indonesia;
  • berlokasi di gedung perkantoran di ibu kota provinsi;
  • tidak mencari sesuatu penghasilan dari sumber di Indonesia termasuk tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan atau melakukan sesuatu perikatan/ transaksi penjualan dan pembelian barang atau jasa komersial dengan perusahaan atau perorangan di dalam negeri; dan
  • tidak ikut serta dalam bentuk apapun dalam pengelolaan sesuatu perusahaan, anak perusahaan atau cabang perusahaan yang ada di Indonesia”.

Namun demikian hal tersebut tidak berlaku bagi BUJKA. BUJKA dapat melakukan kegiatan komersil atau melaksanakan pembangunan konstruksi dengan syarat melakukan kerjasama dengan perusahaan atau badan usaha jasa konstruksi lokal.

Alasan kantor perwakilan tidak dapat melakukan kegiatan usaha dan mencari keuntungan di Indonesia karena kantor perwakilan tidak melakukan penanaman modal di Indonesia. Hal tersebut berbeda dengan kegiatan penanaman modal yang dilakukan oleh Perusahaan Penanaman Modal Asing (PT PMA).  Selain itu kantor perwakilan tidak termasuk kedalam kategori badan usaha atau badan hukum di Indonesia.

Walaupun tidak termasuk ke dalam kategori badan usaha atau badan hukum dan tidak melakukan kegiatan usaha (mencari keuntungan) kantor perwakilan merupakan subjek pajak yang tunduk pada peraturan perpajakan di Indonesia. Kewajiban pajak kantor perwakilan dipersamakan dengan kewajiban wajib pajak badan. Berdasarkan Pasal 2 ayat 5 Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang  Perubahan Keempat Atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan (“UU 36/2008”) dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35 Tahun 2019 tentang Penentuan Bentuk Usaha Tetap (“PMK 35/2019”) kantor perwakilan merupakan Badan Usaha Tetap. 

Berdasarkan Pasal 5 Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991(“UU 10/1994”) menyatakan bahwa yang menjadi objek pajak Badan Usaha Tetap adalah:

  • penghasilan dari usaha atau kegiatan bentuk usaha tetap tersebut dan dari harta yang dimiliki atau dikuasai;
  • penghasilan kantor pusat dari usaha atau kegiatan, penjualan barang, atau pemberian jasa di Indonesia yang sejenis dengan yang dijalankan atau dilakukan oleh bentuk usaha tetap di Indonesia;
  • penghasilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 26 yang diterima atau diperoleh kantor pusat, sepanjang terdapat hubungan efektif antara bentuk usaha tetap dengan harta atau kegiatan yang memberikan penghasilan dimaksud.

Walaupun kantor perwakilan tidak melakukan kegiatan komersil atau tidak mendapatkan penghasilan, namun kantor perwakilan / Badan Usaha Tetap tetap dikenakan pajak atas penghasilan yang diperoleh oleh kantor pusat.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa setiap kantor perwakilan yang didirikan di Indonesia kegiatannya dibatasi oleh peraturan dan tidak dapat melakukan kegiatan usaha komersil (mencari keuntungan) kecuali pada BUJKA yang berkerja sama dengan badan usaha konstruksi lokal. Walaupun tidak melakukan kegiatan komersil, kantor perwakilan tetap tunduk pada peraturan perpajakan karena dikategorikan sebagai subjek pajak yaitu badan usaha tetap. Selain itu objek pajak yang dikenakan kepada kantor perwakilan/BUT dapat berupa penghasilan yang diperoleh oleh kantor pusat.

Artikel ini dibuat secara umum hanya untuk kepentingan publikasi dari ANR Law Firm dan bukan sebagai nasihat hukum terkait kondisi anda. Apabila anda memiliki pertanyaan lebih lanjut mengenai topik ini, anda dapat menghubungi Advokat yang membuat artikel ini pada anrlawfirm@anr-lawfirm.com.

Penulis : Seruni Firdaus, S.H.

Share this Post: