Tindak Pidana : Apakah korporasi dapat menjadi pelaku tindak pidana?

Article

Tindak Pidana : Apakah korporasi dapat menjadi pelaku tindak pidana?

Korporasi sebagai entitas usaha yang hadir dalam kehidupan masyarakat memberikan sumbangan signifikan dalam pembangunan ekonomi, hampir di sebagian negara maju terdapat suatu korporasi besar yang menopang pembangunan nasional negara tersebut, melalui kegiatan kegiatan perekonomian yang menyerap sektor ketenagakerjaan dan membantu pemerintah menyejahterakan perekonomian rakyatnya. Namun dalam kenyataannya korporasi ada kalanya juga melakukan berbagai tindak pidana (corporate crime) yang membawa dampak kerugian terhadap negara dan masyarakat. Manakala korporasi melakukuan tindak pidana bagaimanakah pertanggungjawaban pidananya?

  1. Apa itu Tindak Pidana Korporasi?

Tindak pidana oleh Korporasi merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja, atau berdasarkan hubungan lain, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang bertindak untuk dan atas nama Korporasi di dalam maupun di luar Lingkungan Korporasi. Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi (“Perma 13/2016”) tindak pidana korporasi memiliki definisi Tindak pidana yang dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja, atau berdasarkan hubungan lain, baik sendiri – sendiri maupun bersama – sama yang bertindak untuk dan atas nama Korporasi di dalam maupun di luar Lingkungan Korporasi.

  1. Siapa Subjek Tindak Pidana Korporasi?

Sebelum membahas lebih dalam terkait pertanggungjawaban dalam pidana, korporasi, kita harus mengetahui terlebih dahulu tentang siapa saja subjek yang dapat dimintakan pertanggungjawaban khususnya dalam pidana korporasi. Sesuai Pasal 23 Ayat 1 dan 3 Perma 13/2016 yang berbunyi:

  1. Hakim dapat menjatuhkan pidana terhadap korporasi atau pengurus, atau korporasi dan Pengurus;
  2. Penjatuhan pidana terhadap korporasi dan/atau pengurus sebagaimana dimaksud ayat 1 tidak menutup kemungkinan penjatuhan pidana terhadap pelaku lain yang berdasarkan ketentuan undang – undang terbukti terlibat dalam tindak pidana tersebut.”

 

Berdasarkan ketentuan diatas dalam hal tindak pidana yang dlakukan oleh korporasi, maka subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban pidana tidak hanya korporasi, tetapi juga Pengurus atau pihak lain, seperti: pemegang saham yang terbukti terlibat dalam tindak pidana korporasi. Pada dasarnya, korporasi merupakan suatu subyek hukum yang secara fisik tidak ada dan memerlukan bantuan manusia nyata untuk mengerjakan perbuatan-perbuatan korporasi.

 

Perlu diketahui juga bahwa Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah membagi organ perseroan yang dapat bertindak untuk dan atas nama korporasi, yaitu terdiri dari direksi dan komisaris. Sementara itu, Pasal 1 ayat 10 Perma 13/2016 menerangkan bahwa “Pengurus adalah organ korporasi yang menjalankan pengurusan korporasi sesuai anggaran dasar atau undang-undang yang berwenang mewakili korporasi, termasuk mereka yang tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan, namun dalam kenyataannya dapat mengendalikan atau turut mempengaruhi kebijakan korporasi atau turut memutuskan kebijakan dalam korporasi yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana.”

 

Dengan demikian, pengurus merupakan direksi maupun komisaris yang telah tercantum dalam anggaran dasar sebuah korporasi. Untuk melihat direksi maupun komisaris tersebut  dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dalam hal tindak pidana korporasi, maka perlu melihat sejauh mana keterlibatan direksi atau komisaris dalam tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi, dimana hal ini terlihat dalam adanya mens rea1dan actus reusyang dilakukan oleh direksi atau komisaris tersebut.

 

  1. Bagaimana Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi?

Permasalahan pertanggungjawaban korporasi pelaku tindak pidana adalah suatu hal yang tdak sederhana, mengingat korporasi adalah badan hukum. Permasalahan ini berpangkal pada adanya asas tiada pidana tanpa kesalahan. Mens rea sendiri merupakan unsur yang sulit dibuktikan dari korporasi yang dianggap melakukan tindak pidana mengingat korporasi hanya bisa melakukan tindakan melalui organ direksi. Korporasi bisa dianggap melakukan tindak pidana berdasarkan perbuatan yang dilakukan oleh orang yang mengontrol pengurusan korporasi. Konstruksi yuridis yang dipakai untuk mengatakan bahwa korporasi telah melakukan tindak pidana adalah apabila tindak pidana itu dilakukan oleh pengurus atau pegawai korporasi yang masih dalam ruang lingkup kewenangannya dan untuk kepentingan korporasi.

 

Selama ini pertanggungjawaban pidana korporasi disesuaikan dengan Undang-Undang yang mengatur terkait jenis Tindak Pidana yang dilakukan, untuk mengisi kekosongan hukum yang ada mengenai pertanggungjawaban pidana yang dilakukan korporasi. Kemudian Mahkamah Agung RI menerbitkan Perma 13/2016 yang dapat menjadi pedoman dan dasar bagi penegak hukum dalam penanganan pertanggungjawaban perkara pidana yang dilakukan oleh korporasi.

 

Berdasarkan isi Pasal 4 Perma 13/2016, dalam menjatuhkan pidana terhadap Korporasi, Hakim dapat menilai kesalahan Korporasi antara lain dengan parameter sebagai berikut :

  1. Korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan pidana korporasi dalam undang – undang yang mengatur tentang korporasi;
  2. Dalam menjatuhkan pidana terhadap korporasi, Hakim dapat menilai kesalahan korporasi sebagaimana ayat (1) antara lain;

 

  1. Korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan  untuk kepentingan korporasi;
  2. Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana; atau
  3. Korporasi tidak melakukan langkah – langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan mencegah dampak  yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.

Adapun sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap Korporasi berdasarkan Pasal 25 ayat (1) Perma 13/2016 yaitu :

  1. Hakim menjatuhkan pidana terhadap Korporasi berupa pidana pokok dan/atau pidana tambahan;
  2. Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap Korporasi sebagaimana ayat (1) adalah pidana denda;
  3. Pidana tambahan dijatuhkan terhadap Korporasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa  pidana pokok yang dapat dijatuhkan adalah pidana denda. Pertanyaannya, seberapa besar batasan minimal dan maksimal denda, serta pidana tambahan seperti apa yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi? Tentu, jika mengacu Perma 13/2016, kita harus melihat kembali pada ketentuan pidana denda dan pidana tambahan di sejumlah undang-undang yang mengatur pemidanaan Korporasi. Sedangkan pidana tambahan yang dapat dijatuhkan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan lain yaitu Pasal 10 KUHP dan ketentuan jenis pidana lain yang diatur dalam undang-undang lain sebagai lex specialis dari KUHP yang merupakan legi generali.

 

Dari sini, terlihat disparitas sanksi pidana yang dapat dikenakan terhadap korporasi. Tentu, berbeda jenis tindak pidana, berbeda pula sanksi pidananya. Namun, dari berbagai tindak pidana yang diatur dalam masing-masing undang - undang, dapat diambil sanksi pidana denda mana yang paling tinggi. Meskipun demikian, tidak dapat dikatakan bahwa seluruh pertanggungjawaban seorang direktur atau pekerja itu sepenuhnya dilimpahkan pada korporasinya dan karena secara umum harus ditemukan terlebih dahulu pelanggaran dari peraturan perundang-undangan tertentu oleh korporasi barulah dipertanyakan siapa yang melakukan kesalahan atau kelalaian tersebut untuk dimintakan pertanggungjawaban. Serta perlu diketahui juga bahwa setiap tindak pidana korporasi diatur secara limitatif atau terbatas yang artinya  kalau undang-undang tidak mengatur maka tidak bisa dikenakan sanksi terhadap korporasi.

 

  1. Beberapa Bentuk Tindak Pidana Korporasi

Di Indonesia, Terdapat beberapa undang-undang yang mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi seperti kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang diatur dalam Undang – Undang No. 9 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang hingga kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang diatur melalui Tindak Pidana Lingkungan Hidup (Undang – Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup). Kemudian, ada beberapa produk undang–undang lain yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korporasi, yaitu antara lain :

  1. Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (UU No. 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme);
  2. Tindak Pidana Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UU No. 20 Tahun 2001);
  3. Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang);
  4. Tindak Pidana Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat);
  5. Tindak Pidana Kepabeanan (UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 17 Tahun 2006);
  6. Tindak Pidana ITE (UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016);
  7. Tindak Pidana Minyak dan Gas Bumi (UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi);
  8. Tindak Pidana Perusakan Hutan (UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan);
  9. Dll.

Berdasarkan beberapa bentuk perundang – undangan tindak pidana di atas, perlu diperhatikan bahwa modus kejahatan tindak pidana korporasi biasanya dilakukan secara terselubung, terorganisasi, dan berdasarkan suatu keahlian tertentu yang dimiliki oleh seseorang. Karena itu, sulit untuk menentukan siapa korban, siapa pelaku kejahatan, dan bagaimana membuktikan hubungan kausalitas secara langsung antara perbuatan dengan timbulnya korban.

 

Artikel ini dibuat secara umum hanya untuk kepentingan publikasi dan ANR Law Firm dan bukan sebagai nasihat hukumterkait kondisi anda. Apabila anda memiliki pertanyaan lebih lanjut mengenai topik ini, anda dapat menghubungi Advokat yang membuat artikel ini pada anrlawfirm@anr-lawfirm.com.

Penulis: Brain Ratur Tarigan, S.H.

 

1Mens Rea atau guilty mind adalah salah satu unsur dari pertanggungjawaban pidana, disebut juga dengan  pengetahuan atau tujuan yang salah;

2Actus Reus atau guilty act adalah perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan pelaku bertanggung jawab secara pidana jika unsur mens rea juga turut terbukti.

Share this Post: