Pasangan Suami Istri dalam Satu Perusahaan

Article

Pasangan Suami Istri dalam Satu Perusahaan

Ditulis oleh :

Leonardus Agatha P., S.H., M.H.

(Advokat, Mediator, Kurator & Pengurus)

Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusi kita menjamin pelaksanaan hak asasi manusia terhadap seluruh warga negara Indonesia. Perkawinan dan hak untuk mendapatkan pekerjaan serta penghasilan yang layak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin dalam konstitusi. Namun demikian, pada fakta kehidupan sehari-hari seringkali kita mendapati adanya pekerja yang dilarang melakukan perkawinan dengan rekan kerjanya dalam satu lingkup perusahaan.

Larangan untuk melakukan perkawinan antara rekan kerja dalam satu lingkup perusahaan tercermin melalui Pasal 153 ayat (1) huruf f Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU 13/2003”) yang menyatakan sebagaimana berikut:

  f. pekerja/buruh mempunyai pertalian darah dan/atau ikatan perkawinan dengan pekerja/buruh lainnya di dalam satu perusahaan, kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahan, atau perjanjian kerja bersama.”

Peraturan tersebut memberi ruang bagi perusahaan untuk melarang adanya perkawinan diantara pekerjanya dengan ancaman adanya pemutusan hubungan kerja apabila larangan tersebut telah lebih dahulu tertuang dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.

Larangan untuk melakukan perkawinan antara rekan kerja dalam satu lingkup perusahaan sebagaimana dijelaskan di atas kemudian mengalami perubahan signifikan melalui Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 13/PUU-XV/2017 yang menyatakan:

Frasa kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama dalam Pasal 153 ayat (1) huruf f UU 13/2003 bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”.

Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 13/PUU-XV/2017, maka Pasal 153 ayat (1) huruf f UU 13/2003 harus dimaknai:

“Pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan:

f. pekerja/buruh mempunyai pertalian darah dan/atau ikatan perkawinan dengan pekerja/buruh lainnya di dalam satu perusahaan.”

Adapun pertimbangan atas Putusan MK tersebut dikarenakan pemutusan hubungan kerja yang dengan dasar hubungan perkawinan antar pegawai/karyawan tidak sejalan dengan norma Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 maupun Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) UU 39/1999, Pasal 6 ayat (1) International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak- Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya) yang telah diratifikasi oleh Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2005, serta Pasal 23 ayat (1) Deklarasi HAM PBB. Selain itu Putusan Mahkamah Konstitusi No. 13/PUU-XV/2017 menyatakan pembatasan sebagaimana termuat dalam Pasal 153 ayat (1) huruf f UU 13/2013 tidak memenuhi syarat penghormatan atas hak dan kebebasan seseorang karena tidak ada hak atau kebebasan orang lain yang terganggu oleh adanya ikatan perkawinan dimaksud. Padahal senyatanya pertimbangan pemberlakuan ketentuan Pasal 153 ayat (1) huruf f UU 13/2003 adalah dalam rangka mencegah hal-hal negatif yang terjadi di lingkungan perusahaan dan membangun kondisi kerja yang baik, profesional dan berkeadilan, serta mencegah potensi timbulnya konflik kepentingan (conflict of interest). Namun demikian Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya menyatakan bahwa hal tersebut dapat dicegah dengan merumuskan peraturan perusahaan yang ketat sehingga memungkinkan terbangunnya integritas pekerja/buruh yang tinggi sehingga terwujud kondisi kerja yang baik, profesional dan berkeadilan.

Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 13/PUU-XV/2017 maka pekerja dalam satu perusahaan dapat melakukan ikatan perkawinan tanpa perlu khawatir adanya resiko pemutusan hubungan kerja dari perusahaan. Namun demikian perusahaan dapat saja membuat peraturan-peraturan yang ketat untuk menjaga integritas dan profesionalisme pasangan suami istri tersebut agar tidak timbul konflik kepentingan (conflict of interest), seperti larangan pasangan suami istri untuk berada dalam satu divisi/departemen/bagian atau mempunyai hubungan kerja baik secara langsung maupun tidak langsung atau hubungan sub-ordinat atau hubungan saling memeriksa dan menilai. Konsekuensinya adalah perusahaan dapat melakukan mutasi terhadap salah satu pekerja dimaksud ke divisi/departemen/bagian lainnya. Tentunya mutasi tersebut harus dilakukan dengan memperhatikan keterampilan, kemampuan, dan latar belakang pendidikan pekerja.

 

Lantas, bagaimana apabila ternyata tidak terdapat posisi yang sesuai dengan keterampilan, kemampuan dan latar belakang pendidikan pekerja? Atau bahkan setelah pekerja dimutasi ternyata tidak sesuai dengan kapasitasnya sehingga mengalami penurunan kinerja yang mengakibatkan kerugian bagi perusahaan? Hal ini mengakibatkan munculnya ketidakharmonisan hubungan industrial yang dapat berdampak pada pemutusan hubungan kerja, baik yang dilakukan berdasarkan Perjanjian Bersama Pemutusan Hubungan Kerja (PB PHK) sesuai dengan amanat Pasal 151 ayat 2 UU 13/2003 atau bahkan praktik “pekerja dipaksa mengundurkan diri oleh perusahaan”. Untuk menghindari hal tersebut baik perusahaan dan pekerja harus menyepakati suatu aturan untuk mengelola konflik kepentingan sebagai alternatif apabila mutasi tidak dapat dilakukan terhadap pekerja. Pengelolaan konflik kepentingan mencakup tindakan prevensi potensi konflik kepentingan, pendefinisian konflik kepentingan, keterbukaan atas konflik kepentingan, tindakan-tindakan yang dilarang, pembatasan kewenangan, solusi penanganan konflik kepentingan, mitigasi risiko atas konflik kepentingan, sampai dengan sanksi bagi pekerja apabila konflik kepentingan tidak dikelola dengan baik sehingga menimbulkan kerugian bagi perusahaan.

Sejatinya dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 13/PUU-XV/2017 terdapat jaminan atas hak pekerja dalam satu perusahaan untuk melakukan perkawinan tanpa adanya konsekuensi pemutusan hubungan kerja. Namun demikian putusan MK tersebut selayaknya ditindaklanjuti dengan adanya peraturan yang dapat menjaga integritas dan profesionalisme pasangan suami istri tersebut agar tidak timbul konflik kepentingan (conflict of interest). Tanpa adanya peraturan pengelolaan konflik kepentingan yang tegas dan transparan maka konsekuensi pemutusan hubungan kerja akan tetap membayang-bayangi pekerja yang melakukan perkawinan dalam satu perusahaan.

Share this Post: