Perubahan Sistem Perizinan Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018

Article

Perubahan Sistem Perizinan Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018

Dalam rangka percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha, saat ini Pemerintah Indonesia telah menerapkan pelayanan perizinan berusaha terintgrasi secara elektronik. Untuk mendukung hal tersebut Pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (“PP 24/2018”). Sejak diterbitkan PP 24/2018, terjadi beberapa perubahan pada sistem perizinan yang diantaranya adalah perubahan kewenangan lembaga dan bentuk perizinan yang harus dimiliki oleh pelaku usaha/ perusahaan. Oleh karena itu, dalam tulisan ini akan dibahas mengenai perubahan sistem perizinan yang terjadi di Indonesia. 

Sebelum PP 24/ 2018 diterbitkan, lembaga negara yang berwenang untuk mengeluarkan izin adalah Badan Koordinasi Penanaman Modal (“BKPM”). Namun demikian pada saat ini kewenangan untuk menerbitkan izin telah beralih kepada Lembaga Online Single Submission (“OSS”). Lembaga OSS berwenang untuk menerbitkan perizinan- perizinan yang terdapat dalam lampiran PP 24/2018. Adapun kewenangan Lembaga OSS dalam menerbitkan perizinan diatur dalam Pasal 19 ayat (1) dan (2) PP 24/2018 yang menyebutkan:

“Pelaksanaan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 termasuk penerbitan dokumen lain yang berkaitan dengan Perizinan Berusaha wajib dilakukan melalui Lembaga OSS”.

“Lembaga OSS berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota menerbitkan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”.

Perubahan kewenangan mengeluarkan izin bertujuan untuk dapat mempermudah pelaku usaha dalam mendapatkan dan mengurus perizinan yang dibutuhkan. Dengan didirikannya Lembaga OSS, pelaku usaha tidak perlu datang ke beberapa intansi untuk mengurus perizinan yang diperlukan. Hal tersebut dikarenakan sistem perizinan yang diterbitkan oleh Lembaga OSS telah terintegrasi dengan kementerian, gubernur, bupati/ walikota, dan lembaga lainnya yang berwenang untuk mengeluarkan izin.

Tidak hanya kewenangan penerbitan perizinan berusaha saja yang berubah, sejak dikeluarkannya PP 24/2018 terdapat perubahan bentuk perizinan yang wajib dimiliki oleh pelaku usaha/ perusahaan. Adapun perubahan perizinan yang dikeluarkan oleh BKPM dan Lembaga OSS adalah sebagai berikut:

BKPM

Lembaga OSS

Izin Prinsip / Pendafaran Investasi

Nomor Induk Berusaha (“NIB”)

Catatan:

Berdasarkan Pasal 26 PP 24/2018 NIB dapat berlaku sebagai:

  • Tanda Daftar Perusahaan;
  • Angka Pengenal Impor sebagaimana diatur dalam perundang- undangan di bidang perdagangan; dan
  • Hak akses kepabeanan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang- undangan di bidang kepabeanan.

Izin Usaha (dikeluarkan berdasarkan sektoral kementerian).

Catatan:

Berdasarkan keterangan dari Lembaga OSS Izin Usaha yang telah diterbitkan oleh BKPM masih dianggap berlaku selama jangka waktu perizinan belum berakhir.

Izin Usaha.

Catatan:

Izin Usaha terdiri dari Izin Usaha yang tidak memerlukan prasarana dan Izin Usaha yang memerlukan prasarana seperti Izin Lokasi, Izin Lokasi Perairan, Izin Lingkungan, dan/ atau Izin Mendirikan Bangunan.

 

Izin Komersil / Izin Operasional

Catatan:

Dalam hal usaha yang dijalankan memerlukan Izin Komersil, maka pelaku usaha wajib untuk mendapatkan Izin Komersil untuk dapat menjalankan usahanya.

Merujuk pada penjelasan di atas, dapat disimpulkan terdapat perubahan pada jenis perizinan di Indonesia. Dengan adanya perubahan tersebut, maka pelaku usaha wajib untuk memiliki setiap perizinan yang diterbitkan oleh Lembaga OSS secara terintegrasi. Untuk bisa mendapatkan perizinan sebagaimana tersebut di atas, pelaku usaha wajib mengajukan pendaftaran dengan cara mengakses laman OSS, hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) PP 24/2018.

Selain kemudahan pengurusan perizinan, pelaku usaha juga tidak perlu melakukan perpanjangan NIB dan Izin Usaha, dikarenakan NIB dan Izin Usaha berlaku selama pelaku usaha menjalankan usahanya sebagaimana  diatur dalam Pasal 25 ayat (2) PP 24/2018 dan Pasal 79 ayat (1) PP 24/2018. Namun demikian pelaku usaha wajib melakukan perpanjangan Izin Komersil berdasarkan masa berlaku Izin Komersil.

Dengan adanya perizinan yang terintegrasi, maka diharapkan pelaku usaha tidak lagi perlu mengurus izin pada lembaga negara yang berbeda. Selain itu usaha yang dijalankan tidak akan terhambat dikarenakan pelaku usaha Izin Usaha tidak perlu dilakukan perpanjangan.   

Share this Post: