Konsekuensi Hukum Hoaks

Article

Konsekuensi Hukum Hoaks

Dewasa ini hoax menjadi perbincangan dalam masyarakat. Kata hoax muncul pada akhir abad ke-18 yang diduga dari kata “hocus” yang merupakan singkatan dari hoces corpus (istilah yang digunakan pesulap atau penyihir untuk menyatakan bahwa semua yang dilakukannya benar atau nyata) yang kemudian diartikan dengan “untuk menipu”. Hoax dalam Oxford English Dictionary didefiniskan sebagai “malicious deception” atau “kebohongan yang dibuat dengan tujuan jahat”. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia “hoaks” diartikan sebagai “berita bohong”. Meskipun secara historis dan gramatikal sangat mudah memahami apa yang dimaksud dengan hoax, namun ternyata hoax memiliki konsekuensi hukum yang besar baik bagi pembuatnya maupun bagi yang menyebarkannya.

Secara umum terdapat 3 kategori hoax yang dapat dipidana berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”), yaitu:

  1. Konten berisi penghinaan atau pencemaran nama baik;
  2. Berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen; dan
  3. Konten berisi provokasi terkait diskriminasi Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA).

Untuk memahami ketiga kategori hoax tersebut, maka perlu kita ketahui isi pasal secara utuh dengan pembahasan lebih mendalam sebagai berikut:

1. Konten berisi penghinaan atau pencemaran nama baik

Pasal 27 ayat 3 UU ITE

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”

Dalam pasal tersebut telah jelas disebutkan bahwa konten (posting) yang bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik adalah suatu tindakan yang dilarang. Namun demikian perlu dipahami secara jelas apa yang dimaksud dengan penghinaan dan pencemaran nama baik. Berdasarkan penjelasan pasal 310 KUHP yang dimaksud penghinaan adalah menyerang kerhormatan dan nama baik seseorang, yang diserang itu biasanya merasa malu. Kehormatan yang diserang hanya mengenai kehormatan tentang nama baik, bukan kehormatan dalam lapangan seksuil. Obyek dari penghinaan tersebut haruslah manusia perseorangan, bukan suatu instansi, perkumpulan atau perusahaan. Penghinaan harus dilakukan dengan cara menuduh seseorang telah melakukan perbuatan tertentu, tidak perlu suatu perbuatan yang dapat dihukum seperti mencuri, namun cukup dengan tuduhan yang memalukan seperti menuduh seseorang melacurkan diri.

Cakupan pelaku atau orang yang dapat dihukum berdasarkan pasal ini cukup luas, yaitu mencakup orang yang mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diakses suatu konten bermuatan pencemaran nama baik atau fitnah. Jadi apabila kita termasuk warganet yang turut menyebarkan suatu konten dengan muatan pencemaran nama baik atau fitnah, maka berdasarkan Pasal 45 ayat 1 UU ITE orang yang turut mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diakses diancam hukuman penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

2. Berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen

Pasal 28 ayat 1 UU ITE

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.”

UU ITE sendiri tidak memberikan penjelasan yang cukup mengenai makna dari berita bohong dan menyesatkan sebagaimana dalam Pasal 28 ayat 1 UU ITE ini. Penjelasan yang paling mendekati adalah berdasarkan Pasal 390 KUHP yang mengatur dan menjelaskan mengenai makna menyiarkan kabar bohong. Adapun yang dimaksud dengan kabar bohong adalah tidak saja memberitahukan suatu kabar yang kosong, akan tetapi juga menceritakan secara tidak betul tentang suatu kejadian. Berita bohong dan menyesatkan juga termasuk dalam definisi berita yang tidak betul mengenai suatu kejadian. Artinya apa yang diberitakan berbeda dengan fakta yang terjadi sebenarnya.

Namun demikian, suatu berita bohong dan menyesatkan tidak serta merta dapat dihukum berdasarkan pasal ini. Diperlukan adanya unsur akibat yang dihasilkan dari berita bohong dan menyesatkan tersebut, yaitu timbulnya kerugian konsumen. Salah satu contoh berita bohong dan menyesatkan yang dapat dihukum berdasarkan pasal ini adalah isu mengenai rush money yang menjerat Abu Uwais. Adapun ancaman pidana dalam pasal ini berdasarkan Pasal 45 ayat 2 UU ITE adalah pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

3. Konten berisi provokasi terkait diskriminasi Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA)

Pasal 28 ayat 2 UU ITE

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA).”

Isu SARA sendiri merupakan isu yang sudah sejak lama selalu menjadi sumber perselisihan dan penyebab lahir konflik-konflik regional di beberapa bagian di Indonesia. Sebut saja konflik Ambon, Poso, Sampit dan beberapa tempat lainnya. Untuk mencegah terjadinya kembali konflik-konflik tersebut maka ketentuan pasal ini dapat menjadi salah satu alas hukum untuk meminimalisir penyebaran konten yang bermuatan provokasi SARA.

Ketentuan pasal ini sebenarnya sangat erat kaitannya dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (“UU SARA”). Namun demikian UU SARA belum mengatur mengenai provokasi isu SARA yang digunakan melalui media daring dan media sosial. Ancaman hukuman dalam UU ITE-pun tergolong lebih tinggi dibanding dengan yang diatur dalam UU SARA. Berdasarkan Pasal 45 ayat 2 UU ITE, ancaman hukuman penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

Selain itu suatu berita bohong dapat juga merugikan masyarakat atau kelompok orang yang dapat menimbulkan permusuhan antargolongan. Pasal 14 dan Pasal 15 UU No. 1 tahun 1946  tentang Peraturan Hukum Pidana mengatur mengenai berita bohong yang dapat menimbulkan keonaran di kalangan masyarakat diancam dengan hukuman maksimal 10 (sepuluh) tahun penjara. Contoh nyata terkait dengan pasal ini adalah berita bohong (hoax) Ratna Sarumpaet yang seolah-olah dianiaya padahal senyatanya mengalami luka pasca operasi plastik.

Satu hal yang perlu dikritisi adalah unsur “dengan sengaja dan tanpa hak” yang selalu ada dalam setiap pasal di atas. Unsur tersebut tentunya harus terpenuhi agar perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai sebuah perbuatan pidana. Unsur dengan sengaja secara ilmu hukum pidana dapat digolongkan dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu:

  • Sengaja sebagai maksud

Bentuk kesengajaan ini jelas memiliki maksud agar tujuannya tercapai.

  • Sengaja sebagai sadar kepastian

Bentuk kesengajaan ini adalah kesadaran pelaku akan terjadinya suatu hal yang pasti sebelum tercapainya tujuan.

  • Sengaja sebagai sadar kemungkinan.

Bentuk kesengajaan ini adalah kesadaran pelaku akan kemungkinan terjadinya hal-hal lain sebagai akibat untuk tercapainya tujuan.

Dalam konteks hoax, kesengajaan ini bisa dalam ketiga bentuk tersebut. Bisa saja pelaku menyadari adanya kemungkinan bahwa berita tersebut belum tentu benar. Atau bisa saja pelaku memang benar mengetahui bahwa berita yang diteruskannya tersebut memang hoax.

Tanpa hak diartikan sebagai secara melawan hukum (wederrechtelijk), yang meliputi:

  1. Bertentangan dengan hukum objektif;
  2. Bertentangan dengan hak orang lain;
  3. Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
  4. Tanpa kewenangan.

Berdasarkan uraian-uraian di atas maka kita dapat mengidentifikasi jenis-jenis konten (posting) yang sekiranya memiliki jeratan hukum bagi warganet yang turut memposting atau bahkan turut berkontribusi hingga konten tersebut menjadi viral. Konten yang diposting juga harus diperhatikan kebenaran beritanya, salah satu caranya adalah dengan mengecek pemberitaan serupa pada media-media mainstream yang diakui kredibilitas serta kebenaran beritanya secara nasional. Be a smart netizen to use your smartphone.

Share this Post: