Status Force Majeure atas penetapan Bencana Nasional COVID-19 dan Implikasi Hukumnya

Article

Status Force Majeure atas penetapan Bencana Nasional COVID-19 dan Implikasi Hukumnya

Berkaitan dengan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (“COVID-19”) di Indonesia yang sangat cepat, saat ini banyak pihak yang sedang mengalami tantangan dan hambatan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban dalam perjanjian bisnis/kontrak. Dalam upaya penghentian COVID-19 hingga saat ini terdapat tindakan-tindakan hukum pemerintah termasuk pada keputusan, anjuran dan himbauan yang secara langsung maupun tidak langsung berdampak kepada pelaku usaha. Salah satu keputusan yang dikeluarkan adalah Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran COVID-19 Sebagai Bencana Nasional (“Keppres 12/2020”). Sejak dikeluarkannya Keppres 12/2020 pada 13 April 2020, banyak timbul pertanyaan-pertanyaan dan beragam interpretasi mengenai penerapan Klausula Keadaan Kahar/ force majeure dalam kontrak bisnis.

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai force majeure, terlebih dahulu perlu disampaikan bahwa definisi keadaan kahar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (“KBBI”) adalah:

“Kejadian yang secara rasional tidak dapat diantisipasi atau dikendalikan oleh manusia”

Definisi KBBI diatas memiliki pengertian yang kurang lebih sama dengan definisi force majeure menurut kamus Merriam Webster, dimana force majeure adalah:

“An event or effect that cannot be reasonably anticipated or controlled”

Apabila ditelisik dari segi hukum perikatan, menurut Subekti force majeure merupakan pembelaan debitur untuk menunjukan bahwa tidak terlaksananya apa yang dijanjikan disebabkan oleh hal-hal yang sama sekali tidak dapat diduga, dan dimana ia tidak dapat berbuat apa-apa terhadap keadaan atau peristiwa yang timbul diluar dugaan (Subekti. Hukum Perjanjian. Jakarta: PT. Intermasa, 2008, Hlm.55). Dari seluruh definisi sebagaimana telah disampaikan di atas, dapat ditemukan suatu kesamaan dimana force majeure merupakan keadaan yang terjadi diluar kuasa atau kendali manusia, dimana keadaan tersebut dapat menimbulkan ketidakmampuan seseorang untuk melakukan sesuatu sebagai akibat dari keadaan tersebut.

Berkaitan dengan persebaran COVID-19 di Indonesia, Pemerintah melalui Keppres 12/2020 telah menetapkan pada poin KESATU-nya:

Menyatakan bencana non-alam yang diakibatkan oleh penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai bencana nasional

Adapun dikeluarkannya Kepres 12/2020 di atas didasarkan pada Undang-Undang No.24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (“UU No.24/2007”). Dalam Pasal 1 butir 19 UU No. 24/2007 ditemukan bahwa yang dimaksud sebagai Status Keadaan Darurat Bencana adalah:

Suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana

Dan pada peraturan yang sama, Bencana Non alam didefinisikan sebagai:

Bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non-alam yang antara lain merupakan gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit

Dengan adanya rekomendasi dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (“BNPB”), penetapan COVID-19 sebagai bencana nasional telah memenuhi syarat peraturan perundang-undangan. Namun demikian perlu menjadi perhatian, dengan rekomendasi dari BPNB pula status darurat bencana atas Covid-19 dapat dihentikan. Setelah melakukan penafsiran ekstensif terhadap Keppres 12/2020 dan definisi-definisi diatas, penyebaran COVID-19 yang telah ditetapkan sebagai bencana nasional melalui Keppres 12/2020 dapat dikualifikasikan sebagai suatu keadaan force majeure mengingat persebaran COVID-19 sebagai hal yang berada diluar dugaan dan tidak dapat diantisipasi dan/atau dikendalikan oleh manusia.

Namun demikian, dengan dikeluarkannya Keppres 12/2020, timbul pertanyaan apakah dengan penetapan COVID-19 sebagai bencana nasional serta merta menangguhkan seluruh hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalam perjanjian dengan alasan force majeure? Lebih jauh lagi, timbul pula pertanyaan apakah alasan force majeure tersebut dapat dijadikan alasan pemutusan perjanjian para pihak?

 

PENGATURAN KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE) BERDASARKAN KUHPerdata

Sejak dikeluarkannya Keppres 12/2020, banyak pertanyaan yang timbul akan force majeure dan penerapannya berdasarkan hukum. Terlebih lagi keadaan tersebut mempengaruhi pelaksanaan perjanjian di Indonesia. Berkaitan dengan force majeure dan implikasinya terhadap kontrak bisnis, pada umumnya para pihak yang terikat dalam perjanjian menuangkan klausul terkait force majeure dan mekanisme yang wajib ditempuh para pihak dalam keadaan tersebut. Namun demikian, secara umum dalam KUHPerdata Pasal 1244 dan pasal 1255 mengatur mengenai keadaan memaksa yang berbunyi:

Pasal 1244

Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga. bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungkan kepadanya. walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya.

Pasal 1245

Tidak ada penggantian biaya. kerugian dan bunga bila karena keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan, debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melakukan suatu perbuatan yang terlarang baginya.”

Berdasarkan ketentuan diatas dalam hal tidak diaturnya klausula mengenai force majeure dalam perjanjian bisnis ketentuan Pasal 1244 dan 1245 tetap berlaku bagi para pihak. Terhadap pihak yang tidak melakukan prestasi disebabkan karena terjadinya keadaan memaksa, tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kerugian yang terjadi sepanjang pihak yang melakukan wanprestasi dapat membuktikan tidak dilaksanakannya prestasi tersebut disebabkan karena adanya keadaan memaksa/force majeure. Apabila dikaitkan dengan force majeure akibat dari COVID-19, dapat disimpulkan hal-hal yang berlaku dalam keadaan force majeure adalah:

  1. Debitur wajib membuktikan kepada kreditur bahwa ketidakmampuannya melaksanakan kewajiban disebabkan oleh COVID-19.
  2. Force majeur  tidak menghapuskan kewajiban dari debitur. Kewajiban debitur tetap nyata dan wajib dilaksanakan.
  3. Apabila debitur dapat membuktikan ketidakmampuannya melaksanakan kewajiban disebabkan oleh COVID-19, maka dalam hal terjadinya keterlembatan pelaksanaan kewajiban, debitur tidak dapat dibebankan oleh penggantian biaya, kerugian, bunga, termasuk namun tidak terbatas pada potensi keuntungan yang dapat diterima kreditur apabila debitur menyelesaikan kewajibannya sesuai dengan jangka waktu perjanjian.

 

PENGATURAN KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE) BERDASARKAN PERJANJIAN PARA PIHAK

Bahwa pengaturan mengenai force majeure dalam KUHPerdata masih bersifat sangat umum sebagaimana telah dijelaskan di atas. Tidak terdapat pengaturan secara tegas mengenai mekanisme pelaksanaan perjanjian dalam keadaan force majeure memberikan ruang untuk kesepakatan para pihak dalam perjanjian. Sehubungan dengan hal tersebut, selayaknya dalam suatu perjanjian bisnis diatur secara detail terkait mekanisme pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak dalam keadaan force majeure. Hal tersebut didasarkan pada KUHPerdata Indonesia menganut prinsip kebebasan  berkontrak,  dimana para pihak bebas menuangkan kesepakatannya selama tidak melanggar syarat sahnya perjanjian. Kebebasan berkontrak sendiri dapat ditemukan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, bahwa:

         "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya"

Maka berdasarkan pada ketentuan diatas para pihak yang melaksanakan perjanjian dapat mengatur mengenai hal-hal yang disepakati dalam hal adanya force majeure dan hal tersebut mengikat sebagai Undang-Undang bagi yang membuatnya. Dalam klausula force majeure pada umumnya dapat dimuat dan disepakati secara spesifik mengenai misalnya antara lain:

  1. Keadaan-keadaan yang dianggap sebagai force majeure;
  2. Kewajiban notifikasi dari salah satu pihak atas adanya force majeure;
  3. Beban kerugian dalam hal terjadi force majeure;
  4. Penundaan pelaksanaan prestasi;
  5. Hak untuk pengajuan pengakhiran perjanjian; dan
  6. Dan hal lain-lain yang disepakati.

Bahwa tidak diaturnya secara rinci terkait force majeure dalam perjanjian tidak menghilangkan kewajiban para pihak untuk membuktikan ketidakmampuannya sebagai dijelaskan di atas terkait keberlakukan Pasal 1244 dan 1245 KUHPerdata. Namun demikian, sengan diaturnya hal-hal force majeure secara rinci dalam perjanjian , maka para pihak dapat memperoleh kepastian hukum atas mekanisme-mekanisme termasuk jangka waktu yang ditempuh dalam hal terjadinya keadaan force majeure dalam pelaksanaan perjanjian.

 

IMPLIKASI HUKUM FORCE MAJEURE

Kekhawatiran yang terjadi saat ditetapkannya COVID-19 sebagai bencana nasional salah satunya adalah impilikasi hukum yang akan terjadi apabila seluruh hak dan kewajiban dalam perjanjian tertunda karena alasan force majeure. Faktanya, banyak pihak yang tidak menyangka akan terjadinya suatu keadaan diluar kuasa para pihak pada saat pelaksanaan perjanjian mereka. Dalam kaitannya dengan penyebaran COVID-19, penerapan force majeure dapat dilakukan dengan memperhatikan hubungan kausalitas yaitu dengan terlebih dahulu mengidentifikasi isi dari perjanjian bisnis yang mengatur mengenai force majeure, dan mengidentifikasi apakah tidak terlaksananya prestasi benar disebabkan oleh COVID-19. Dengan adanya Keppres 12/2020 salah satu pihak tidak dapat semerta-merta mengklaim bahwa tidak dapat dilaksanakannya prestasi disebabkan oleh persebaran COVID-19, pihak yang melakukan klaim force majeure harus terlebih dahulu membuktikan unsur-unsur dari force majeure sebagaimana telah dijelaskan di atas. Sebagai contoh: A dan B terikat dalam perjanjian kerjasama dimana A wajib memberikan jasa dalam bentuk sebuah gambar animasi untuk kepentingan pemasaran produk B. Bahwa kemudian A gagal menyampaikan gambar animasi yang menjadi kewajibannya pada jangka waktu yang ditentukan dalam perjanjian dengan alasan force majeure akibat dari COVID-19. Dalam keadaan ini, B tidak serta merta wajib menerima alasan yang diberikan oleh A terkait kegagalannya memenuhi kewajiban diakibatkan oleh COVID-19. Jasa yang diberikan oleh A tidak terdampak secara langsung oleh Covid-19, sehubungan dengan hal tersebut, apabila A gagal membuktikan kepada B bahwa keterlambatan tersebut diakibatkan oleh COVID-19, maka B berhak untuk menolak alasan B dan keterlambatan penyerahan kewajiban A dapat dikategorikan sebagai wanprestasi.

Dalam hal tidak diaturnya konsekuensi force majeure dalam kontrak bisnis, maka hal tersebut secara umum mengacu kepada Pasal 1244-1245 KUHPerdata dan peraturan sektoral yang berlaku. Sebagai contoh untuk sektor perbankan, untuk menanggapi adanya wabah COVID-19, Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) telah menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/POJK.03/2020 tahun 2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (“POJK 11/2020”) yang berlaku sebagai peraturan sektoral bagi perusahaan Perbankan, peraturan tersebut memberlakukan kebijakan penetapan kualitas asset serta restrukturisasi kredit dan pembiayaan kepada debitur-debitur Perbankan yang terkena dampak penyebaran COVID-19.

Apabila tidak terdapat pengaturan khusus mengenai konsekuensi force majeure, dalam kontrak bisnis maupun sektoral, maka hal ini membuka peluang bagi para pihak untuk melakukan renegosiasi atas kewajiban-kewajiban para pihak dalam hal terjadinya force majeure dan membuat addendum atas perjanjian, hal ini sesuai dengan prinsip kebebasan berkontrak yang dianut oleh Hukum Perdata Indonesia.

 

KEADAAN DAN BATALNYA PERJANJIAN

Salah satu hal yang menjadi momok dalam berbisnis dalam keadaan COVID-19 adalah terbuka kemungkinan perjanjian yang telah ditandatangani oleh para pihak untuk dibatalkan. Pembatalan tersebut sudah pasti akan menimbulkan kerugian dan dapat mempengaruhi keuangan yang mungkin berimbas pada hal-hal lainnya termasuk namun tidak terbatas pada bidang ketenagakerjaan. Dalam kaitannya dengan suatu keadaan force majeure dapat membatalkan suatu perjanjian bisnis maka harus terlebih dahulu memperhatikan isi dari perjanjian tersebut apakah telah terdapat klausula yang mengatur mengenai syarat batal perjanjian atau tidak. KUHPerdata tidak mengatur secara tegas terkait pengakhiran perjanjian diakibatkan dari force majeure. Dengan fakta tersebut, maka keadaan force majeure akibat dari COVID-19 mutlak tunduk pada perundang-undangan yang berlaku termasuk perjanjian para pihak. Apabila tidak diatur di dalam perjanjian bisnis, maka ketentuan pembatalan perjanjian akan sepenuhnya tunduk pada KUHPerdata sebagai peraturan perundang-undangan yang berlaku umum.

Dapat disampaikan bahwa pada dasarnya KUHPerdata pada pasal 1266 KUHPerdata secara umum menentukan bahwa:

“Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, andaikata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada Pengadilan”

Berdasarkan pada ketentuan diatas, apabila tidak diatur secara terperinci dalam perjanjian, syarat batalnya suatu perjanjian selayaknya dimuat dalam perjanjian, dan dalam hal di dalam suatu perjanjian bisnis tersebut dimuat bahwa keadaan force majeure dapat menjadi alasan batal/diakhirinya suatu perjanjian dan syarat tersebut telah terpenuhi, perjanjian juga tidak semerta-merta batal demi hukum, melainkan pembatalan tersebut harus dimintakan ke pengadilan.

Namun apabila para pihak dalam perjanjian menyepakati lain dalam perjanjian bisnisnya, dan mengenyampingkan pasal 1266 KUHPerdata tersebut diatas dalam hal terjadinya force majeure, dan dalam perjanjian nya memuat klausula seperti misalnya:

Para pihak dengan ini setuju untuk mengenyampingkan pasal 1266 KUHPerdata, dan apabila terjadinya keadaan force majeure, Para Pihak dapat mengakhiri perjanjian berdasarkan kesepakatan bersama

Dengan demikian, terhadap perjanjian yang memuat klausula sebagaimana diatas hanya dapat diakhiri lebih awal berdasarkan kesepakatan para pihak.  

Artikel ini dibuat secara umum hanya untuk kepentingan publikasi dari ANR Law Firm dan bukan sebagai nasihat hukum terkait kondisi anda. Apabila anda memiliki pertanyaan lebih lanjut mengenai topik ini, anda dapat menghubungi Advokat yang membuat artikel ini pada anrlawfirm@anr-lawfirm.com.

Author: Nabawi, S.H., dan Clara Angela Agnes Sipangkar, S.H., M.H

Share this Post: